Kerangka Hukum Baru untuk Uang Elektronik
Menurut data yang dipaparkan oleh KataData, pada tahun 2017, transaksi Uang Elektronik meningkat sebesar 60% dibandingkan tahun 2016, angka tersebut mencapai total Rp 8,77 triliun.
Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Penting untuk dicatat bahwa dengan pergantian kekuasaan, pemerintah juga mengubah jumlah persentase pendapatan pemerintah yang wajib dibayarkan oleh pemegang IUP/IUPK untuk mineral logam dan batubara.
Bisnis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Bagian V - Sistem Informasi dan Elektronik
RKUHP 2018 tidak bersinergi dengan peraturan yang berlaku yang mengatur ketentuan pidana dalam beragam peraturan sektoral. Sebagai akibat dari kurangnya sinergi ini, banyak ketentuan pidana yang saling tumpang tindih, yang mengakibatkan kebingungan bagi penegak hukum dan masyarakat pada umumnya terkait dengan penentuan ketentuan pidana yang sesuai dengan suatu kasus pidana.
Menuju Reformasi Migas
Proses reformasi ini difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu pencabutan berbagai peraturan yang sudah usang dan perumusan ulang peraturan terdahulu menjadi peraturan baru yang lebih baik untuk mengakomodasi ekosistem migas Indonesia saat ini.
Bisnis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Bagian IV – Pelayaran dan Penerbangan
Bagian keempat dari rangkaian ini dikhususkan untuk membahas pendekatan yang diambil oleh RKUHP 2018 terhadap sektor pelayaran dan penerbangan. Analisis kami melakukan perbandingan secara langsung dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berlaku saat ini dan kerangka hukum yang berkaitan dengan masing-masing sektor bisnis ini.
Rancangan Undang-Undang Penyadapan
RUU menetapkan dua sektor yang dapat melakukan penyadapan secara sah, yaitu dalam rangka penegakan hukum dan kegiatan intelijen.
Peraturan KPPU Mengenai M&A Dipecah Menjadi Dua
-
Ketentuan Baru Mengenai Pengendalian Investasi
-
UU Dikti: Semua Akan Mengecap Pendidikan Tinggi
-
Kebijakan Baru Cukai Tembakau: Mencegah Penghindaran Cukai
-