Utama

Sudah 300 Orang Lebih Melamar Sebagai Calon Pimpinan KPK

Advokat masih mendominasi daftar calon pimpinan KPK. Terdapat juga dua anggota KPKPN, anggota Komnas HAM, aktivis LSM, Sejarawan, kepala pasar, dan juga pensiunan jaksa yang gagal menjadi hakim agung.
Nay

Putusan KPPU Dibatalkan Pengadilan, Garuda Tak Perlu Bayar Denda

Setelah Indomobil, kini giliran putusan KPPU mengenai perkara Garuda yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Majelis PN Jakpus berpendapat, tak satupun pasal dalam Undang-undang No.5/1999 yang dilanggar oleh Garuda.
Leo

Uji Calon Pimpinan KPK akan Libatkan Konsultan Asing

Untuk mendapatkan calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi berkualitas dan berintegritas, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bekerja sama dengan Partnership For Governance Reform akan menggunakan jasa konsultan SDM bertaraf internasional.
Tri

Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris

Revisi hukum acara pidana memperkenalkan institusi Hakim Komisaris. Tugasnya, memelototi kerja polisi dan jaksa. Bagaimana nasib lembaga praperadilan?
Mys/Amr

Sejumlah Parpol dan LSM Tak akan Ajukan Calon Pimpinan KPK

Walaupun diberi hak untuk mengajukan calon untuk duduk sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah Partai Politik menyatakan tidak akan mengajukan calon. Begitupula ICW, sebagai salah-satu LSM yang gencar memerangi praktek korupsi.
Nay

LGS Pelopori Lawfirm Virtual dengan Layanan Terintegrasi

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dari lawfirm saat ini masih dirasakan berat dari segi waktu maupun biaya. Karena itu, baru-baru ini lawfirm Lubis Ganie Surowidjojo meluncurkan inovasi berupa kantor hukum virtual yang bisa memotong semua kendala tersebut.
Zae

PN Jakarta Pusat: Keppres No. 96/2001 Masih Berlaku

Pro kontra soal Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 terjawab sudah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Tanjungpriok menyatakan Keppres tersebut masih berlaku.
MYs

Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok

Revisi KUHP mungkin akan membawa perubahan besar. Hakim tak melulu harus melototi undang-undang lagi. Hukum adat bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan.
Mys

MA Limpahkan Seluruh Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan bahwa MA akan segera melimpahkan semua perkara judicial review kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober. Bagir juga mengatakan, MA belum memutus satupun perkara judicial review sejumlah undang-undang terhadap UUD 1945 yang akan diserahkan ke MK tersebut.
Amr/Nay

Mohammad Yamin: Mencari Semangat Anti Korupsi pada Sosok Adhyaksa

Seperti halnya hakim dan pengacara, saat ini jaksa juga dianggap sebagai salah satu profesi yang dekat dengan suap, korupsi, dan kolusi. Banyak jaksa bergaya hidup mewah walaupun bergaji pas-pasan. Karena itu, ketika Mohammad Yamin, seorang jaksa, menerima Bung Hatta Award, banyak yang penasaran dengan sosoknya.
Nay