Utama

2003 Marak Pelanggaran Hak Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Selama periode 2003, pelanggaran HAM yang paling banyak terjadi adalah pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya. Ironisnya, pelanggaran HAM di sektor tersebut justru sering diabaikan.
Nay

Direksi Tidak Hadir, P4P Belum Tentukan Nasib Ribuan Karyawan Dirgantara Indonesia

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) belum bisa mengambil keputusan tentang nasib ribuan karyawan PT. Dirgantara Indonesia. Pasalnya, jajaran direksi yang seharusnya hadir pada persidangan, hanya diwakili kuasa hukumnya.
Tri

Pengadilan Tinggi Lepaskan Tiga Mantan Direktur BI dari Dakwaan Korupsi

Paul Sutopo, Hendrobudiyanto, dan Heru Supratomo, tiga mantan direktur Pengawasan Bank Indonesia dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaagh) oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Nay

Jelang Muscab, Tiga Kandidat Ketua AAI Jakarta Mulai Menebar Janji

Mendekati penyelenggaraan Musyawarah Cabang Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) DKI Jakarta pada 15 Januari 2003, tiga kandidat siap bersaing merebut kursi ketua DPC AAI. Para kandidat berjanji untuk menyediakan kantor khusus untuk kesekretariatan AAI Jakarta.
Tri

Sejumlah RUU Bidang Hukum dan HAM Terkatung-Katung Nasibnya di DPR

Sejumlah rancangan undang-undang bidang hukum dan hak asasi manusia belum juga dibahas oleh DPR dan pemerintah. Padahal, rancangan-rancangan tersebut telah lama berada di DPR dan hampir seluruhnya memiliki peran yang strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia.
Amr

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Perlu Direvisi Kembali

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dinilai belum tuntas mengatur penyatuan atap Pengadilan Pajak dari Departemen Keuangan ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, Undang-undang yang menggantikan UU No.14/1970 itu yang baru saja disetujui DPR, disarankan untuk direvisi kembali.
Amr

MA Masih Belum Tentukan Waktu Sidang Putusan Akbar Tandjung

Ketua majelis hakim yang mengadili perkara Akbar Tanjung, Paulus Effendi Lotulung menyatakan belum dapat menentukan kapan sidang putusan perkara korupsi tersebut akan dilangsungkan.
Nay/Amr

Masuknya Pengadilan Pajak ke Lingkungan TUN Terkesan Dipaksakan

Legitimasi pengadilan pajak semakin tidak jelas. Jika sebelumnya Pengadilan Pajak dianggap inkonstitusional, karena melanggar UUD 1945. Kini, dalam RUU pengganti UU No 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan pajak kembali berada di bawah PTUN.
Nay

2004, Transaksi dengan Mata Uang Asing Bisa Dipidana

Pada 2004 nanti perusahaan-perusahaan atau individu yang biasa bertransaksi menggunakan mata uang asing sebaiknya mulai berhati-hati. Pasalnya, DPR tengah membahas RUU yang bisa mempidana pihak-pihak yang bertransaksi menggunakan mata uang asing.
Amr

Mahkamah Agung akan Prioritaskan Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali sering dijadikan alasan untuk menunda eksekusi. Untuk itu, Mahkamah Agung akan memprioritaskan pemeriksaan peninjauan kembali, ketimbang perkara-perkara kasasi.
Nay