Berita> Utama

Utama

Melihat Arah Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi
Mulai inisiasi penguatan regulasi PDP, penguatan tata kelola ekosistem perlindungan data pribadi, hingga hingga penguatan peran pengawasan dan penegakan hukum.
Rofiq Hidayat
Situs BSSN Diretas, Elsam: 4 Hal yang Perlu Dilakukan Pemerintah
Pemerintah mendesak BSSN mengambil langkah-langkah segera, taktis, dan strategis untuk menjamin tata kelola keamanan siber nasional hingga mendorong pemerintah secara serius melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait.
Ady Thea DA
Tantangan Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi
Ada tantangan teknis dan nonteknis dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Pembahasan RUU PDP direncanakan bakal kembali dilakukan mulai 8 November 2021.
Rofiq Hidayat
Melihat Penggunaan Artificial Intelligence dan Big Data dalam Aspek Hukum
Pesatnya perkembangan artificial intelligence dan big data perlu diimbangi dengan kaidah-kaidah hukum yang jelas dan tegas.
Mochamad Januar Rizki
Kasus Lagu “Aku Papua”, Ini Ketentuan Menyanyikan Lagu Ciptaan Orang Lain
Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta yakni lisensi dan hak mengumumkan.
Fitri Novia Heriani
Pemerintah: Penetapan Upah Minimum 2022 Bakal Naik, Tapi…
Penetapan kenaikan upah minimum ini belum dapat memenuhi ekspektasi sebagian pihak terutama kalangan pekerja/buruh. Penetapan upah minimum mengacu UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan yang lebih berkeadilan bagi semua pihak.
Ady Thea DA
Sentencing Council, Peluang KY Mengawal Konsistensi Putusan Hakim
Disparitas putusan hakim sudah sering dikeluhkan. Ada sejumlah solusi yang ditawarkan, salah satunya sentencing council. Bagaimana peluangnya?
Muhammad Yasin
Pentingnya Edukasi Hukum dan Upgrade Kompetensi Tim dalam Perusahaan
Dalam hal ini peran legal dalam pengembangan kompetensi karyawan sangat dibutuhkan.
Fitri Novia Heriani
Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan
Tanah berstatus hak milik pun dapat dikualifikasi sebagai tanah terlantar dan dapat ditertibkan. Jangka waktu penguasaan selama 20 tahun.
Muhammad Yasin
Survei LeIP: Tiga PR Besar Kinerja Pengadilan Tipikor
Tim peneliti memberikan tiga rekomendasi yang didasarkan pada peninjauan ulang terhadap kondisi dan desain Pengadilan Tipikor saat ini.
Mochamad Januar Rizki