Berita> Utama

Utama

Mempersoalkan Kewenangan MK Menguji Formil UU
Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Rofiq Hidayat
Bersih-bersih Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Lakukan Digitalisasi
Semua pihak harus bergerak serentak memerangi kejahatan terkait tanah. Untuk menghindari diri dari mafia tanah adalah dengan mengurus tanah milik pribadi secara mandiri.
CR-27
Pembentuk UU Diminta Perbaiki Substansi UU Cipta Kerja dari Awal
Karena dalam salah satu pertimbangan MK ditegaskan bahwa pembentuk UU memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi (materi muatan) yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. Selain memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja.
CR-28
Mau Tahu Rekomendasi In-House Counsel dalam Memilih Konsultan Hukum Eksternal, Nantikan Laporannya!
Survei ini juga memaparkan apa saja pertimbangan in-house counsel dalam memilih konsultan hukum eksternal untuk membantu layanan jasa hukum di perusahaan mereka.
RED
Membedah Ambiguitas Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja
Sebagai langkah awal, pembentuk undang-undang diminta harus mencabut UU Cipta Kerja karena sudah terbukti cacat formil. Lalu, DPR dan Pemerintah segera mengubah keseluruhan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya memasukkan metode omnibus law.
Agus Sahbani
Catatan Penting Pegiat Konstitusi atas Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja
Masyarakat juga harus mengawal langkah yang dilakukan pembuat UU atas putusan ini.
Aji Prasetyo
Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja
Pemerintah harus memberikan penegasan terkait implementasi aturan mengingat banyaknya opini yang beredar.
Fitri Novia Heriani
DPR Tunggu Sikap Pemerintah Terkait Tindak Lanjut Putusan UU Cipta Kerja
Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 ini dinilai menggantung atau tidak berani tegak, lurus, dan tegas dengan logika hukum yang dibangun.
Rofiq Hidayat
Upaya Mengatasi Hambatan Eksekusi Perkara Lingkungan Hidup
Setiap perlawanan menunda eksekusi sebaiknya ditolak dan melanjutkan eksekusi; perlu disusun pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan; hingga penggugat sebaiknya mengajukan sita jaminan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan.
Ady Thea DA
Pahami 3 Pasal Ini Sebelum Bermedia Sosial
Jika melanggar ketiga pasal itu ancamannya pidana penjara dan/atau denda.
Ady Thea DA