Berita> Terbaru

Terbaru

Majelis Hakim: Soeharto Harus Hadir di Persidangan
Jakarta, hukumonline.Sidang pengadilan Soeharto akan kembali digelar pada 14 September 2000. Banyak kalangan yang menduga, penguasa rezim Orde Baru ini kembali tidak hadir di persidangan. Apalagi dalam sidang yang itu hanya akan mendengarkan keterangan tim dokter. Jadi mengapa Soeharto harus hadir, meskipun seperti "robot" yang hanya mengangguk-anggukkan kepala?
Tri/APr
Eksepsi Sapuan Ditolak Hakim
Jakarta, hukumonline. Usaha terdakwa kasus Bulog, Sapuan, dan tim penasehat hukumnya untuk "menangkis" dakwaan JPU belum berhasil. Melalui putusan selanya, majelis hakim menolak eksepsi Sapuan dan nota keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum mantan Wakil Ketua Bulog ini.
Tri/APr
Hari ini Nasib Davomas Ditentukan
Jakarta, hukumonline.PT Davomas Abadi Tbk hari ini (Selasa, 12/9) nasibnya akan ditentukan di Pengadilan Niaga. Nasib Davomas memang benar-benar di ujung tanduk. Kalau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak oleh krediturnya, Davomas akan pailit dengan segala akibat hukumnya.
Leo/APr
Kuasa Hukum Kreditur Davomas Minta Cek Ulang Kreditur Fiktif
Jakarta, hukumonline.Kuasa hukum Arab Banking dengan didukung oleh kuasa hukum Badan penyehatan perbankan Nasional (BPPN), dalam sidang penentuan Penentuan Kewajiban Penundaan Utang (PKPU) pada Selasa (12/9) akan kembali meminta dilakukan pengegecekan kuasa dari 60 "kreditur Davomas" pada kantor PAAS dan pemanggilan saksi-saksi dari "kreditur" tersebut.
Nay/Leo/APr
Jaksa Kasus Soeharto Bisa Minta Fatwa MA
Jakarta, hukumonline. Jaksa kasus Soeharto dapat meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA) apakah mantan presiden Indonesia ini harus hadir dalam sidang. Mungkinkah penguasa rezim Orde Baru ini mendapatkan pengampunan?
Ari/Muk/APr
Jaringan VoIP Belum Diatur Undang-undang
Jakarta, hukumonline. Cita-cita Adrie Taniwidjaya untuk memberikan akses informasi dengan mudah dan murah malah berurusan dengan polisi. Alumnus Jurusan Teknik Fisika ITB ini ditangkap polisi pada akhir Agustus 2000 karena membangun jaringan VoIP (Voice over Internet Protocol) tanpa izin. Karena jaringan VoIP belum diatur Undang-undang?
APr
BDNI Gunakan Uang BI untuk Bayar Hutang
Jakarta, hukumonline. Saat melakukan transaksi dengan Bank Bali, ternyata giro wajib minimum bank BDNI di Bank Indonesia (BI) sudah "merah". Dengan demikian, pembayaran klaim bank Bali yang dilakukan oleh bank BDNI pasti menggunakan uang BI.
Tri/Zae/APr
Direksi dan Komisaris Davomas BIsa Terancam Pidana
Jakarta, hukumonlineHati-hati para direksi dan komisaris PT Davomas Abadi Tbk. Bila indikasi pemalsuan promes terbukti, mereka bisa dipidana. Ancaman hukuman tujuh tahun (maksimal) bakal menanti mereka. Jika indikasi pemalsuan tanda tangan kreditur dalam surat kuasa terbukti, maka kuasa para kreditur, Darwin Marpaung, dapat dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun.
Leo/ISA/APr
Penipuan Berkedok MLM Lewat Internet
Jakarta, hukumonline. Penipuan dengan kedok Multi Level Marketing (MLM) bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di AS. Modus operandinya hampir sama, hanya pelaku di Negeri Paman Sam itu adalah klub investasi di bidang internet.
Fat/APr
Sahetapy: Muladi dan Benjamin Sebaiknya Jangan Menjadi Ketua MA
Jakarta,hukumonline. Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN) Prof Dr. J.E Sahetapy berpendapat bahwa Muladi dan Benjamin Mangkoedilaga kurang pas menduduki posisi Ketua Mahkamah Agung (MA). Sahetapy malah mendukung I Ketut Suraputra untuk mengisi jabatan tersebut untuk sementara.
Ari/APr