Berita> Terbaru

Terbaru

Kasus Nirina, Wamen ATR/BPN: Kami Sedang Investigasi Internal
Kementerian ATR/BPN telah membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, menjalin MoU dengan Kepolisian, dan kejaksaan. Selama ini kasus mafia tanah hanya 125 kasus dan dibawa ke ranah hukum.
Ady Thea DA
Melihat Praktik Perlawanan Sita Eksekusi di Pengadilan
Perlawanan biasanya ditempuh dengan beberapa alasan, seperti untuk menunda proses eksekusi yang masih berjalan; mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi.
CR-28
Tender Dominasi Kasus Persaingan Usaha di 2021
Masyarakat dinilai masih terlalu fokus untuk kasus tender.
Fitri Novia Heriani
Hadapi Mafia Tambang, Tim Advokasi Jurkani Gandeng LPSK
LPSK telah memberi pendampingan dan pengamanan bagi para saksi dalam acara pemeriksaan untuk diminta keterangan di kepolisian setempat. Tim Advokasi Jurkani mensinyalir ada kekuatan amat besar yakni oligarki yang koruptif dan intimidatif di balik kasus ini.
Rofiq Hidayat
Syarat-Syarat Karya Intelektual yang Dapat Dipatenkan
Paten dapat melindungi penemuan dan mendatangkan royalti. Faktanya, tidak semua hal dapat dipatenkan. Lalu, apa syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan?
Tim Hukumonline
Apa Itu FWB dan Sejumlah Risiko Hukumnya
FWB menjadi istilah yang semakin populer di kota besar. Meski dilakukan suka sama suka, pelaku FWB mungkin dapat terjerat sejumlah ancaman pidana.
Tim Hukumonline
Paten dan Revolusi Industri 4.0
Revolusi digitalisasi 4.0 memaksa masyarakat untuk siap berkompetisi, termasuk di dalamnya kekayaan intelektual.
CR-27
Melihat Agenda Gelaran Rapat Anggota Tahunan HKHPM 2021
Diawali dengan laporan pertanggungjawaban kepengurusan HKHPM periode 2018-2021; pemberian penghargaan; pemilihan dan pengesahan ketua umum dan dewan kehormatan HKHPM terpilih, menggelar webinar; dan RAT HKHPM 2021.
Aida Mardatillah
Mengulas Beda PT Perorangan, CV, Hingga Persekutuan Modal
Mulai jumlah pendiri, proses pendirian, modal, pertanggungjawaban, hingga perubahan jenis badan hukumnya.
CR-28
Ini 7 Poin Kepgub DKI Jakarta tentang Upah Minimum 2022
Upah minimum provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935 per bulan. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah sebagai pedoman upah bagi buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
Ady Thea DA