Pojok MPR-RI

Bamsoet Minta Usut Tuntas Maladministrasi di LADI

Harus segera dilakukan investigasi mendalam oknum LADI yang terbukti melakukan kelalaian sehingga mencoreng dan mempermalukan nama bangsa.
Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Foto: Istimewa.
JAKARTA -Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP-IMI) dan Ketua Umum PB Kodrat (Tarung Derajat) mendukung langkah yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan membentuk Tim Akselerasi dan Investigasi terkait sanksi  World Anti-Doping Agency (WADA) terhadap Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). 
“Pembentukan Tim Akselerasi dan Investigasi oleh Menteri Zainudin Amali akan mengakomodir dan menguatkan posisi LADI sekaligus menelusuri penjatuhan sanksi dari WADA yang sesungguhnya permasalahannya cukup sederhana, tanpa menggangu independensi LADI sesuai aturan WADA,” ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (23/10/21).
Ketua DPR RI Ke-20 ini juga menyampaikan bahwa sanksi WADA merupakan hal yang harus diusut sampai ke akar persoalan, karena hal tersebut menyangkut harkat dan martabat bangsa. 
“Ada yang janggal dan menimbulkan pertanyaan di internal LADI. Mulai pergantian kepengurusan yang sudah tiga kali terjadi dari semester awal 2021, lalu adanya informasi masalah password dan akses ke sistem WADA untuk mengakses pusat pemberian sanggahan (CCC) yang masih dikuasai pengurus lama," ujar Bamsoet.
Secara terpisah, Wakil Ketua Pengurus Baru LADI, dr. Rheza Maulana menjelaskan kronologi terkait penjatuhan sanksi dari WADA per 7 Oktober 2021. Menurutnya,  pada 15 September 2021, Indonesia mendapatkan surat ancaman sanksi dari WADA karena ketidakefektifan program testing dan administrasi Anti-Doping di Indonesia. WADA memberikan waktu 21 (dua puluh satu) hari untuk membantah/menyanggah dan membenahi hal tersebut. 
Menurut Rheza, dalam masa sanggah tersebut, kepengurusan baru LADI telah berkomunikasi secara intensif dengan WADA. Setelah WADA memberikan arahan dan persetujuan, seharusnya LADI hanya tinggal menunggu implementasi.
Namun pada tanggal 7 Oktober 2021, WADA tetap menjatuhkan sanksi pada LADI dan Indonesia, meskipun LADI telah membenahi permasalahan yang telah disampaikan WADA pada tanggal 15 September 2021.