Pojok MPR-RI

Budaya Agraris: ‘Poros Maritim Dunia?’

Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga’Jalesveva Jayamahe-di Laut Justru Kita Jaya’, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 7 Menit
Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. Foto: istimewa.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. Foto: istimewa.

Di depan anggota MPR Periode 2014-2019, saat Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Periode 2014-2019, 20 Oktober 2014, dalam sambutan Presiden Joko Widodo dengan tegas dan lantang mengatakan, kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga’Jalesveva Jayamahe-di Laut Justru Kita Jaya’, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.

 

Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk reaktualisasi, reorientasi, dan revitalisasi dari potensi yang ada di dunia kemaritiman dan kelautan Indonesia. Menggali potensi dunia maritim atau kelautan merupakan suatu yang lumrah atau ada dalam pemerintahan dari masa ke masa, sejak Presiden Sekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono sektor ini selalu diperhatikan, diolah, dieksplorasi, dan dieksploitasi, sesuai dengan kebutuhan zamannya.

 

Presiden Joko Widodo mengajak bangsa Indonesia untuk tidak lagi memunggungi lautan, sebab di sana merupakan kekayaan yang belum dikelola secara maksimal. Selama ini bangsa Indonesia bisa jadi lebih fokus mengeksplorasi dan mengeksploitasi apa yang ada di darat. Kalau kita lihat kebijakan dari pemerintahan yang ada, terutama pada masa Presiden Soeharto, bangsa ini fokus pada dunia pertanian. Hal demikian sangat wajar sebab jumlah petani di Indonesia pada masa itu bisa dikatakan sangat dominan serta lahan yang ada masih terbilang luas.

 

Proses pembangunan pertanian pada masa Presiden Soeharto tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Presiden pertama ini juga konsen pada pembangunan dunia pertanian apalagi dia mengingikan petani seperti Marhaen, seorang petani di Jawa Barat, yang hidupnya penuh dengan kemandirian dan bisa mencukupi dirinya sendiri.

 

Bentuk dari program pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mendukung pembangunan dunia pertanian di antaranya dengan membangun Petrokimia di Gresik, Jawa Timur. Dalam sumber yang ada disebut, kontrak pembangunan ditandatangani pada 10 Agustus 1964 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Dilihat pada tahunnya adalah tahun di mana Soekarno masih berkuasa. Meski dalam perjalanan Petrokimia diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 10 Juli 1972, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik.

 

Presiden Soekarno membangun Petrokimia di Gresik setelah sebelumnya membangun PT. Pupuk Sriwidjaja, Palembang, Sumatera Selatan, tahun 1959. Pabrik-pabrik itu dibangun untuk memproduksi pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh petani guna meningkatkan produksi pada lahan-lahan yang ada.

 

Dengan berdirinya pabrik-pabrik pupuk yang ada memudahkan Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri guna mengurangi ketergantungan impor beras dari negara lain. Untuk itu Presiden Soeharto pada masa-masa pemerintahannya terutama sebelum tahun 1984, sangat intens dan fokus pada dunia pertanian. Pada masa-masa itu, lahan di Jawa bisa dikatakan sangat memadai meski demikian dirinya mengadakan program transmigrasi. Program dengan dalih mengentaskan kemiskinan ini menawarkan dan mengajak masyarakat di Jawa dan Bali untuk ditempatkan di lahan-lahan yang ada di Sumatera, Kalimantan, ada pula yang di Sulawesi, dan di sana mereka dijadikan petani, entah sebelumnya mereka petani atau profesi lainnya. Diharap dari lahan-lahan yang diberikan seluas dua hektare itu, mereka mampu menghasilkan padi hingga beras.

 

Terlepas dari pro dan kontra, program transmigrasi mendapat apresiasi dan menghasilkan penyebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Tempat-tempat yang dulunya hutan, rawa- rawa, dan tak tersentuh oleh manusia, sekarang menjadi kota-kota baru di Sumatera, Kalimantan,  dan Sulawesi.

 

Berbagai program, dukungan, dan bantuan kepada para petani untuk meningkatan hasil produksi dari sawah. Produksi padi dari tahun ke tahun pun meningkat. Bukti dari itu semua adalah terlihat pada Konferensi XXIII FAO di Roma, Italia, 14 November 1985. Pada saat itu, Direktur Jenderal FAO Dr. Eduard Saoma mengundang Presiden Soeharto untuk menyampaikan pidato di Forum FAO. Soeharto diberi kesempatan terhormat dalam forum tersebut karena FAO mencatat capaian swasembada pangan yang diraih Indonesia pada tahun sebelumnya, 1984. Soeharto sendiri di hadapan peserta sidang FAO mengatakan, jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan. Kesuksesan Presiden Soeharto dalam berswasembada pangan pada masa itu menebalkan sebutan Indonesia sebagai negara agraris, sebab bangsa ini mayoritas penduduknya adalah masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

 

Untuk mempertahankan swasembada pangan yang pernah dicapai pada tahun 1984, hal demikian bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan di depan yang perlu dilalui. Selain mulai adanya perubahan sudut pandang terhadap sektor ini, tantangan yang lain adalah peralihan lahan. Semakin bertambahnya penduduk membuat puluhan hingga ratusan hektare sawah dari waktu ke waktu semakin menyusut. Hal demikian akibat dari pengembangan perumahan, jalan, fasilitas umum, dan keperluan infrastruktur lainnya. Ada catatan, dalam setahun terjadi peralihan lahan sawah mencapai 100 ribu hektare. Sampai saat ini hal yang demikian pun masih terjadi. Kita lihat saja di dekat Jakarta, seperti Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, Karawang, lahan-lahan sawah yang dulu membentang sekarang menjadi perumahan masyarakat dengan berbagai kelas dan harga.

 

Tantangan dari sektor pertanian tak hanya itu, terlambatnya modernisasi pada sektor ini membuat kesan bekerja di sawah merupakan pekerjaan yang berat, kasar, kotor, sehingga tidak menimbulkan gengsi. Kondisi yang demikian membuat generasi muda enggan untuk terjun ke sawah melanjutkan warisan orangtuanya sehingga yang terjadi saat ini adalah petani mayoritas adalah orang tua. Bila hal demikian terus terjadi membuat terputusnya rantai regenerasi petani. Bisa dibayangkan apabila kelak bangsa ini tidak memiliki petani.

 

Menjaga dan mengawal sektor pertanian memang terus dilakukan dan dijaga oleh pemerintah agar kecukupan pangan bisa disediakan dari dalam negeri. Kebijakan dan hasil dari sektor ini memang naik dan turun meski lebih banyaknya turunnya. Bangsa ini kembali mampu swasembada pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski sebelum dan sesudahnya juga mengalami masa naik turun. Saat ini lebih sering mendengar kita kerap lebih memilih impor beras daripada upaya untuk menggenjot peningkatan produksi dalam negeri.

 

Nah, pada masa Presiden Joko Widodo, dirinya pasti masih ingin menjaga dan meningkatkan produksi padi dalam negeri, sebab mampu meningkatkan produksi padi menunjukan ia pro rakyat dan pro petani. Ini merupakan point tertinggi di dalam dunia politik. Sebagai presiden yang baru terpilih, Presiden Joko Widodo ingin tampil beda. Presiden Joko Widodo sejak menjadi Walikota Solo mempunyai cara-cara yang tidak biasa dilakukan oleh para kepala daerah. Ia kerap mengambil langkah-langkah baru untuk menyelesaikan masalah, seperti menyelesaikan masalah dengan pedagang pasar dengan cara diundang makan sambil ngobrol bareng agar menemukan titik temu bersama.

Halaman Selanjutnya:

Berita Terkait

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua